Senin, 28 April 2014

HUBUNGAN ANTARA IKLIM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Isu perubahan iklim mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pada pertemuan itu parapemimpin dunia sepakat untuk mengadopsi sebuah perjanjian mengenai perubahan iklim yangdikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim PBB atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menjaga kestabilan emisi gas rumah kaca diatmosfer pada tingkat yang aman sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi. Konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang tak terkendali adalah penyebab terjadinyaperubahan iklim secara global. Di Indonesia sendiri, isu perubahan iklim belakangan ini mulai mendapat perhatian luas dariberbagai kalangan.
Ada hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara iklim dan kebijakan politik suatu Negara. Secara tidak langsung, iklim dapat mempengaruhi karakter dan watak suatu Negara yang akan terbawa pada pengambilan kebijakan luar negerinya. Secara langsung, iklim dapat berpengaruh terhadap kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan. Jika ada perubahan iklim yang mendadak, pasti akan memunculkan perubahan kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan.

B.  Rumusan Masalah
1.      Bagaimana ancaman perubahan iklim di Indonesia?
2.      Bagaimana hubungan antara iklim dengan pemerintahan suatu Negara?
3.      Bagaimana hubungan antara iklim dengan pemerintahan di Indonesia?
4.      Bagaimana Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan keadaan iklimnya?

C.  Tujuan Penulisan
1.      Untuk mengetahui bagaimana ancaman perubahan iklim di Indonesia.
2.      Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara iklim dengan pemerintahan suatu Negara.
3.      Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara iklim dengan pemerintahan di Indonesia.
4.      Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan keadaan iklimnya.

D. Manfaat Penulisan
1. Bagi Pemerintah
Bisa dijadikan sebagai sumbangsih dalam membuat dan menetapkan Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan keadaan iklimnya.
2. Bagi Mahasiswa
Bisa dijadikan sebagai bahan kajian belajar dalam rangka menganalisis hubungan antara iklim dengan pemerintahan di Indonesia.


BAB II
LANDASAN TEORI

A.  Pengertian Iklim
Iklim merupakan suatu konsep yang abstrak, dimana iklim merupakan komposit dari keadaan cuaca hari ke hari dan elemen-elemen atmosfer di dalam suatu kawasan tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Iklim bukan hanya sekedar cuaca rata-rata, karena tidak ada konsep iklim yang cukup memadai tanpa ada apresiasi atas perubahan cuaca harian dan perubahan cuaca musiman serta suksesi episode cuaca yang ditimbulkan oleh gangguan atmosfer yang bersifat selalu berubah, meski dalam studi tentang iklim penekanan diberikan pada nilai rata-rata, namun penyimpangan, variasi dan keadaan atau nilai-nilai yang ekstrim juga mempunyai arti penting. Trenberth, Houghton and Filho (1995) dalam Hidayati (2001) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang merubah komposisi atmosfer yang akan memperbesar keragaman iklim teramati pada periode yang cukup panjang. Menurut Effendy (2001) salah satu akibat dari penyimpangan iklim adalah terjadinya fenomena El-Nino dan La-Nina. Fenomena El-Nino akan menyebabkan penurunan jumlah curah hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi pada saat fenomena La-nina berlangsung.
Jenis-jenis iklim adalah sebagai berikut:
  • Iklim Matahari: iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya intensitas sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi.
  • Iklim Koppen: iklim koppen didasarkan pada data temperatur udara dan endapan yang dihubungkan dengan kelompok-kelompok tanaman.
  • Iklim Schmidt-Ferguson: iklim ini didasarkan pada perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan-bulan terbasah setiap tahun, kemudian dirata-ratakan.
  • Iklim Junghuhn: Iklim ini didasarkan pada perhitungan garis ketinggian. Penggolongan iklim ini sangat cocok digunakan untuk keperluan pola pembudidayaan tanaman perkebunan, seperti teh, kopi, dan kina. Iklim Junghuhn meliputi iklim panas, iklim sedang, iklim sejuk, iklim dingin, dan iklim salju tropis.
  • Iklim Oldeman: iklim ini didasarkan pada jumlah curah hujan di suatu tempat.
B.  Pengertian Pemerintahan
1.    J.S.T Simorangkir
Pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah.
2. Muh. Kusnardi
       Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya, termasuk legistlatif dan yudikatif.
3. U. Rosenal
              Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.
4. H.A.Brasz
       Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
5. W.S Sayre
   Pemerintahan definisinya sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
6. R. Mac Iver
      Pemerintahan adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia-manusia dapat diperintah.
7. Syafie Inu kencana
Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legistlatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun  rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
8. C.F.Strong
Pemerintahan adalah suatu yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar.
9. Wikipedia Indonesia
Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.


BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Indonesia dan Perubahan Iklim
Isu perubahan iklim mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pada pertemuan itu para pemimpin dunia sepakat untuk mengadopsi sebuah perjanjian mengenai perubahan iklim yang dikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim PBB atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menjaga kestabilan emisi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi. Konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang tak terkendali adalah penyebab terjadinya perubahan iklim secara global.
Di Indonesia sendiri, isu perubahan iklim belakangan ini mulai mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Laporan para ahli perubahan iklim yang tergabung dalam IPCC (Intergovernmental Panel on climate Change) yang dipublikasikan pada awal april ini, menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran berbagai kalangan terhadap ancaman perubahan iklim di negeri ini. Laporan yang bertajuk Climate Change Impacts, Adaptation, and Vulnerability menunjukkan ancaman-ancaman perubahan iklim yang sudah terjadi dan diperkirakan akan terjadi di masa depan. Selain itu, posisi Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim tahunan yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada akhir tahun ini, mau tidak mau mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan kesadarannya terhadap isu ini.


B.  Ancaman perubahan iklim di Indonesia
Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Letak geografis dan kondisi geologisnya menjadikan negeri ini semakin rawan terhadap berbagai bencana alam yang terkait dengan iklim. Menurut laporan IPCC, Indonesia diperkirakan akan menghadapi berbagai ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut, meluasnya kekeringan dan banjir, menurunnya produksi pertanian, dan meningkatnya prevalensi berbagai penyakit yang terkait iklim merupakan beberapa dampak perubahan iklim yang sudah dan akan terjadi di Indonesia. Sebagian besar, kota-kota di negeri ini yang berpenduduk padat berada di daerah pesisir pantai. Kota-kota ini beberapa dekade mendatang terancam akan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.
Penelitian yang dilakukan oleg Gordon Mc Grahanan dari International Institute for Environment and Development Inggris, menemukan bahwa sekitar 10% dari total penduduk bumi atau sekitar 630 Juta orang yang bermukim sekitar 10 meter dari pinggir pantai terancam akan tenggelam ketika es di kutub mencair akibat perubahan iklim. Jakarta, Makasar, Padang, dan beberapa kota di Jawa Barat akan tenggelam beberapa dekade mendatang, jika kita merujuk pada penelitian ini. Menurunnya produksi pangan akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan juga diperkirakan akan semakin sering terjadi, beberapa daerah di bagian timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang paling rawan terhadap ancaman ini. Meningkatnya suhu memicu peningkatan prevalensi beberapa penyakit yang terkait iklim seperti malaria, diare, dan penyakit saluran pernapasan. Untuk kasus malaria, peningkatan suhu menyebabkan nyamuk, vektor malaria, yang sebelumnya hanya hidup di daerah rendah, kini dapat hidup di daerah dataran tinggi yang sebelumnya bebas malaria. Hal inimenyebabkan peningkatan penyakit malaria di berbagai daerah di Indonesia. Kelangkaan air bersih akibat kekeringan dan merembesnya air asin karena kenaikan permukaan air laut, memicu peningkatan penyakit diare di masa depan.

C.  Hubungan antara iklim dengan pemerintahan suatu negara
Ada hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara iklim dan kebijakan politik suatu Negara. Secara tidak langsung, iklim dapat mempengaruhi karakter dan watak suatu Negara yang akan terbawa pada pengambilan kebijakan luar negerinya. Secara langsung, iklim dapat berpengaruh terhadap kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan. Jika ada perubahan iklim yang mendadak, pasti akan memunculkan perubahan kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan.
Para filsafat ilmu politik memandang bahwa kondisi iklim dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktifitas politik dan lembaganya. Di negara barat Aristotle merupakan orang pertama yang menyebarkan pandangan ini. Dimasa modern, Bodin, Montesquieu, Buckle, dan Rousseau juga memberikan pandangan yang sama atas pengaruh fisik lingkungan terhadap lembaga sosial dan politik. Mostesquieu memberikan perhatian khusus kepada iklim dan kesuburan tanah. Dia berpendapat bahwa kemerdekaan berpolitik telah lazim didalam kedinginan suasana, dimana perbudakan merupakan kehangatan. Daerah- daerah pergunungan dapat mendatangkan kemerdekaan, dimana dataran yang subur dapat melahirkan kezaliman. Besarnya pembagian geografis dari Asia menghasilkan kelaliman, persatuan kecil dari Eropa pula yang menggembangkan kebebasan.Masyarakat diperpulauan lebih cenderung terhadap lembaga demokrasi daripada Masyarakat yang tinggal dibenua.
Demikian pula Rousseau berpegang bahwa iklim yang panas mendatangkan kezaliman, sedangkan suasana yang dingin mengarah kepada kebiadaban dan orang- orang yang demokrat merupakan satu kunci menuju pemerintahan yang ideal. Buckle percaya bahwa aktifitas dari satu kelompok atau oknum tidak hanya dikuasai dengan kemauan yang bebas, akan tetapi juga tetap ditentukan oleh fisik lingkungan khususnya dari segi makanan, iklim, dan kondisi umum geografis.
Mutlak bahwa pada masa purbakala sampai abad pertengahan penggunaan geografis sangat kuat berpengaruh dalam lembaga perpolitikan. Sejarah dari Yunani, Inggris, India, Afghanistan, Swizerland dan lain- lain, merupakan saksi lahirnya fakta tersebut. Akan tetapi pengaruh geografis terhadap ilmu politik telah berkurang dengan lajunya promosi teknologi. Selama 2500 sebelumnya tidak ada perubahan yang luar biasa dalam kondisi fisik Eropa dan Asia, akan tetapi bermacam negara dari kedua benua tersebut telah melewati beberapa tingkat dari perkembangan politik. Contohnya; pemerintahan kerajaan telah tumbuh dan subur diIndia selama 1000 tahun sebelum kemerdekaan, akan tetapi setelah negara berdaulat tipe Republik Demokrasi dengan segera terbentuk.Demikian pula dengan Russia, China, Hongaria dan Polandia negara tersebut telah mengambil bentuk sosialis sebagai form pemerintahan, walaupun kondisi geografis mereka sama seperti sebelumnya.
Perubahan iklim adalah isu politik. Inti dari masalah perubahan iklim adalah politik. Politik global telah menciptakan kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan anatara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. System pasar gagal mengakomodasi masalah lingkungan sehingga proses ekonomi meninggalkan masalah serius, seperti penipisan lapisan ozon, kehancuran keragaman hayati, dan perubahan iklim, serta membuat semakin memburuknya situasi kemiskinan di Negara-negara berkembang. Resiko akibat pemanasan global berbeda-beda. Tetapi kenaikan suhu dua derajat celcius adalah bencana bagi Negara berkembang. Negara-negara pulau kecil, seperti maladewa, terancam tenggelam kalau permukan laut naik. Sementara Negara maju seperti belanda letaknya di bawah permukaan laut, dapat bertahan karena memiliki teknologi. Negara maju tidak memenuhi target protocol Kyoto. Antara tahun 1994 dan 2004 jumlah emisi karbon dioksida di Negara maju, kecuali rusia, polandia, rusia, naik 88 %. Mereka meminta Negara berkembang juga mengurangi emisinya tanpa ahli teknologi dan pendanaan. Rintangan besar dalam kerjasama global untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, adalah kesenjangan tingkat pendapatan, sumber daya financial, perdagangan, teknologi, control dan hak voting di lembaga-lembaga multi lateral seperti bank dunia, Dana Moneter Internasional, organisasi perdagangan dunia (WTO), serta kurangnya kepatuhan pada demokrasi multilateralisme.

D.  Hubungan antara iklim dengan pemerintahan di indonesia
Indonesia adalah contoh negeri yang telah dan sedang menjadi korban perubahan iklim. Banyak negara-negara berkembang mengalami situasi yang sama. Siapa yang harus mengakhiri penderitaan negeri dan warga? Amat jelas, dibutuhkan sejumlah upaya untuuk merekonstruksi, diluar hanya sekedar adaptasi. Ini adalah isu mengenai pembangunan dan hak asasi manusia, bukan sekedar derma atau bantuan. Jawaban atas pertanyaan ini adalah tindakan negara-negara yang memiliki tanggung jawab historis dan terus menerus mengemisi gas rumah kaca dan kapasitas dengan kekayaan yang cukup. Isu yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan jalan pembangunan bagi negara berkembang yang tidak hanya mengurus perlindungan iklim, tetapi juga jalan untuk mengembangkan standard kehidupan warga dan mengentaskan kemiskinan dalam kerangka ekologi, dan mendorong kebijakan-kebijakan baru di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan keuangan.
Negara-negara seperti Thailand, misanya, telah banyak mengalami kudeta militer, sedangkan di negara-negara lain yang mempunyai iklim yang kurang lebih sama tidaklah demikian. Jelas sekali, contoh yang lain barangkali, jika dibedakan antara Indonesia dengan Malaysia yang kondisi iklimnya untuk wilayah-wilayah tertentu tidak banyak mengalami perubahan, tetapi pengnorganisasian politik di kedua negara mempunyai beberapa perbedaan. Dengan demikian barangkali tetaplah penting untuk dikatakan bahwa iklim akan menentukan kehidupan masyarakat, tetapi berada dalam derajad yang relatif.

E.  Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan keadaan iklimnya
Dibutuhkan kebijakan yang koheren pada aras internasional dan nasional. Dalam hubungannya dengan arus internasional, kebijakan koheren sangat krusial di dalam WTO, IMF, dan Bank Dunia dengan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan cultural sebagaimana juga mengintegrasikan rezim iklim dan pembangunan berkelanjutan. Koherensi, harus berada pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim bukan pada perdagangan. Hal ini pun mensyaratkan koherensi pada negara maju. Namun, bukannya memajukan koherensi, justru kebijakan merkantilis yan didorong lewat lembaga keuangan internasional, WTO, dan perjanjian perdagangan bebas untuk membuka ekonomi yang meremehkan pembangunan berkelanjutan.
Bagaimana mungkin negara-negara berkembang (selatan) memprioritaskan integrasi perubahan iklim pada kebijakan nasional ketika upaya-upaya internasional memperluas kemiskinan dan kesenjangan, termasuk penyingkiran petani-petani kecil, dan warga, dan hilangnya akses pada sumber daya alam untuk diserahkan kepada kekuatan korporasi asing. Apa yang disebut perdagangan bebas mendorong kerentanan iklim karena warga miskin tidak memiliki sumberdaya untuk resiliensi dan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan.
Harus ada upaya untuk menyelesaikan utang di Negara berkembang. pembayaran utang-utang ini telah sekian lama dilakukan melalui perusakan sumberdaya alam dan sistem pendukung sosial, menyisakan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Lebih jauh lagi, bagi negara-negara berkembang, untuk mengembangkan jalur mitigasi lewat teknologi yang bersahabat dengan iklim mensyaratkan perubahan dimana transfer teknologi diatur dan diurus. Banyak di antara kita di selatan pecaya tidak diperlukannya persayaratan ketat yang mengacu pada hak atas kekayaan intelektual yang memonopoli keuntungan, jika kita ingin berhasil. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan tembok HAKI untuk mempercepat pengerahan teknologi bersih yang dapat dinikmati warga miskin. Hal penting yang fundamental adalah mengubah gaya hidup terutama di Utara dan elit di selatan yang dibiayai oleh sumber daya alam negara selatan dan mayoritas warga miskin. Kita tidak dapat mempertahankan posisi dimana gaya hidup orang kaya tidak dinegosiasikan. Kita harus hidup lebih sederhana sehingga yang lain juga dapat hidup.
Dalam hubungannya dengan opsi teknologi untuk mitigasi, kami memiliki keberatan serius atas penggunaan nuklir, tanaman-tanaman hasil rekayasa genetik, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon serta agrofuel karena alasan lingkungan hidup dan keselamatan. Kami melihat hal-hal tersebut bukanlah jalan keluar mencegah pemanasan global, tetapi justru membahayakan lingkungan dan warga miskin. Meskipun pinjaman untuk sektor kehutanan berjumlah kurang dari 3 persen dari total pinjaman yang dikucurkan oleh Bank Dunia, issue-issue tentang kehutanan bisa dinyatakan sebagai telah membesar bersamaan dengan maraknya kontroversi tentang lingkungan yang bergolak di Bank Dunia. Kritik dan tuduhan itu antara lain; Pinjaman Bank Dunia untuk produksi kayu dan pembangunan jalan dan rencana kolonisasi areal hutan telah menjadi penyebab utama penggundulan hutan dan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang menetap di dalamnya; dan Program penyesuaian struktural dan kebijakan ekonomi makro yang didukung sepenuhnya oleh Bank Dunia telah memberikan akibat langsung pada pelonjakan ekspor kayu gelondongan dan melemahnya kapasitas regulasi pemerintah. Manakala Bank Dunia mencoba menggunakan pengaruh positifnya pada manajemen hutan di negara-negara peminjam, hal ini tidak membawa sukses karena kepentingan sempit pihak pemerintah dan sektor swasta. Pengalaman Bank Dunia di Indonesia telah memberikan pelajaran yang sangat berharga; setelah 2 proyek kehutanan disetujui oleh Bank Dunia, Menteri Kehutanan menolak untuk pinjaman lagi, dan dengan menggunakan dana Fasilitasi Lingkungan Global (GEF), Bank Dunia berupaya mencabut HPH-HPH di hutan Sumatra -yang justru sangat penting karena kekayaan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya–, dan ternyata tidak berhasil. Analisa oleh Departemen Evaluasi Operasi Bank Dunia pada tahun 1994 atas pengalaman persyaratan pinjaman di sektor kehutanan, menemukan bukti-bukti yang cukup atas ketidakpatuhan negara peminjam pada syarat-syarat pinjaman yang telah disepakati.
Jadi, pertumbuhan dan perkembangan politik suatu negara sangat dipengaruhi oleh keadaan iklimnya.

BAB IV
PENUTUP
 
A.      Kesimpulan
Ada hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara iklim dan kebijakan politik suatu Negara. Secara tidak langsung, iklim dapat mempengaruhi karakter dan watak suatu Negara yang akan terbawa pada pengambilan kebijakan luar negerinya. Secara langsung, iklim dapat berpengaruh terhadap kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan. Jika ada perubahan iklim yang mendadak, pasti akan memunculkan perubahan kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan. Indonesia adalah contoh negeri yang telah dan sedang menjadi korban perubahan iklim. Banyak negara-negara berkembang mengalami situasi yang sama. Interaksi masyarakat-masyarakat yang berada dalam suatu wilayah iklim tertentu dan perjalanan historis masyarakat tersebut akan sangat menentukan bagaimana politik diorganisasikan dan dilaksanakan.

B.       Saran
Iklim akan menentukan kehidupan masyarakat, tetapi berada dalam derajad yang relatif. Untuk itu hendaknya kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga lingkungan hidup kita, agar tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim.


DAFTAR PUSTAKA

http://Pengaruh_Budaya_Terhdap_Lingkungan_Pemerintahan_di_Indonesia.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)
http://PENGARUH IKLIM TERHADAP KEBIJAKAN SUATU NEGARA _ NhytaTakky's Blog.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)
http://pengertian-cuaca-dan-iklim.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)
http://pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar