BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Isu perubahan iklim mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi
Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pada pertemuan itu parapemimpin
dunia sepakat untuk mengadopsi sebuah perjanjian mengenai perubahan iklim
yangdikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim PBB atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menjaga
kestabilan emisi gas rumah kaca diatmosfer pada tingkat yang aman sehingga tidak membahayakan
sistem iklim bumi. Konsentrasi
emisi gas rumah kaca di atmosfer yang tak terkendali adalah penyebab
terjadinyaperubahan iklim secara global. Di Indonesia sendiri, isu perubahan iklim belakangan
ini mulai mendapat perhatian luas dariberbagai kalangan.
Ada
hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara iklim dan kebijakan
politik suatu Negara. Secara tidak langsung, iklim dapat mempengaruhi karakter
dan watak suatu Negara yang akan terbawa pada pengambilan kebijakan luar
negerinya. Secara langsung, iklim dapat berpengaruh terhadap kebijakan
strategis dalam pertahanan keamanan. Jika ada perubahan iklim yang mendadak,
pasti akan memunculkan perubahan kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana ancaman perubahan
iklim di Indonesia?
2.
Bagaimana hubungan antara iklim dengan pemerintahan suatu Negara?
3.
Bagaimana hubungan antara iklim
dengan pemerintahan di Indonesia?
4.
Bagaimana
Kebijakan-kebijakan
yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan keadaan iklimnya?
C. Tujuan
Penulisan
1.
Untuk mengetahui bagaimana
ancaman perubahan iklim di Indonesia.
2.
Untuk mengetahui bagaimana
hubungan antara iklim dengan pemerintahan suatu Negara.
3.
Untuk mengetahui bagaimana
hubungan antara iklim
dengan pemerintahan di Indonesia.
4.
Untuk
mengetahui bagaimana Kebijakan-kebijakan
yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan keadaan iklimnya.
D. Manfaat Penulisan
1. Bagi Pemerintah
Bisa dijadikan sebagai sumbangsih dalam membuat dan menetapkan Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia
berkaitan dengan keadaan iklimnya.
2. Bagi Mahasiswa
Bisa dijadikan sebagai bahan kajian belajar dalam rangka menganalisis hubungan antara iklim
dengan pemerintahan di Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian
Iklim
Iklim
merupakan suatu konsep yang abstrak, dimana iklim merupakan komposit dari
keadaan cuaca hari ke hari dan elemen-elemen atmosfer di dalam suatu kawasan
tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Iklim bukan hanya sekedar cuaca rata-rata,
karena tidak ada konsep iklim yang cukup memadai tanpa ada apresiasi atas
perubahan cuaca harian dan perubahan cuaca musiman serta suksesi episode cuaca
yang ditimbulkan oleh gangguan atmosfer yang bersifat selalu berubah, meski
dalam studi tentang iklim penekanan diberikan pada nilai rata-rata, namun
penyimpangan, variasi dan keadaan atau nilai-nilai yang ekstrim juga mempunyai
arti penting. Trenberth,
Houghton and Filho (1995) dalam Hidayati (2001) mendefinisikan perubahan iklim
sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh
aktivitas manusia yang merubah komposisi atmosfer yang akan memperbesar
keragaman iklim teramati pada periode yang cukup panjang. Menurut Effendy
(2001) salah satu akibat dari penyimpangan iklim adalah terjadinya fenomena
El-Nino dan La-Nina. Fenomena El-Nino akan menyebabkan penurunan jumlah curah
hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia. Kondisi
sebaliknya terjadi pada saat fenomena La-nina berlangsung.
Jenis-jenis iklim adalah sebagai berikut:
- Iklim Matahari: iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya intensitas sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi.
- Iklim Koppen: iklim koppen didasarkan pada data temperatur udara dan endapan yang dihubungkan dengan kelompok-kelompok tanaman.
- Iklim Schmidt-Ferguson: iklim ini didasarkan pada perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan-bulan terbasah setiap tahun, kemudian dirata-ratakan.
- Iklim Junghuhn: Iklim ini didasarkan pada perhitungan garis ketinggian. Penggolongan iklim ini sangat cocok digunakan untuk keperluan pola pembudidayaan tanaman perkebunan, seperti teh, kopi, dan kina. Iklim Junghuhn meliputi iklim panas, iklim sedang, iklim sejuk, iklim dingin, dan iklim salju tropis.
- Iklim Oldeman: iklim ini didasarkan pada jumlah curah hujan di suatu tempat.
B. Pengertian
Pemerintahan
1. J.S.T Simorangkir
Pemerintahan adalah
sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian
pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah.
2. Muh.
Kusnardi
Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara
dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya
menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya,
termasuk legistlatif dan yudikatif.
3. U. Rosenal
Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang
penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.
4. H.A.Brasz
Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik
secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
5. W.S Sayre
Pemerintahan definisinya
sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan
kekuasaannya.
6. R. Mac Iver
Pemerintahan adalah
ilmu tentang bagaimana cara manusia-manusia dapat diperintah.
7. Syafie Inu kencana
Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan
pengurusan (eksekutif), pengaturan (legistlatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan
(baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam
berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
8. C.F.Strong
Pemerintahan adalah suatu yang mempunyai kewenangan atau
kekuasaan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar.
9. Wikipedia Indonesia
Pemerintahan adalah organisasi yang
memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang
di wilayah tertentu.
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Indonesia dan Perubahan Iklim
Isu perubahan iklim mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pada pertemuan
itu para pemimpin
dunia sepakat untuk mengadopsi sebuah perjanjian mengenai perubahan iklim yang dikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim PBB atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menjaga kestabilan emisi gas
rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman sehingga tidak membahayakan sistem iklim
bumi. Konsentrasi emisi gas rumah kaca di
atmosfer yang tak terkendali adalah penyebab terjadinya perubahan iklim secara global.
Di Indonesia
sendiri, isu perubahan iklim belakangan ini mulai mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Laporan para ahli perubahan iklim yang tergabung dalam
IPCC (Intergovernmental Panel on climate Change) yang dipublikasikan pada awal april ini, menjadi salah
satu pemicu munculnya
kesadaran berbagai kalangan terhadap ancaman perubahan iklim di negeri ini. Laporan yang bertajuk Climate Change Impacts, Adaptation, and Vulnerability menunjukkan ancaman-ancaman
perubahan iklim yang sudah terjadi dan diperkirakan akan terjadi di masa depan. Selain itu, posisi Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim
tahunan yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada akhir tahun ini, mau tidak mau
mewajibkan pemerintah
untuk meningkatkan perhatian dan kesadarannya terhadap isu ini.
B. Ancaman
perubahan iklim di Indonesia
Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia
merupakan salah satu negara yang
paling rentan terhadap ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Letak geografis dan kondisi
geologisnya menjadikan negeri ini semakin rawan terhadap berbagai
bencana alam yang terkait dengan iklim. Menurut laporan IPCC, Indonesia diperkirakan akan menghadapi
berbagai ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut,
meluasnya kekeringan dan banjir, menurunnya produksi pertanian, dan
meningkatnya prevalensi berbagai penyakit yang terkait iklim merupakan beberapa dampak perubahan iklim yang
sudah dan akan terjadi di Indonesia. Sebagian besar, kota-kota di negeri ini yang berpenduduk padat berada di
daerah pesisir pantai.
Kota-kota ini beberapa dekade mendatang terancam akan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.
Penelitian yang dilakukan oleg Gordon Mc Grahanan dari International
Institute for Environment and Development Inggris, menemukan
bahwa sekitar 10% dari total penduduk bumi atau sekitar 630 Juta orang yang bermukim sekitar 10 meter dari
pinggir pantai terancam
akan tenggelam ketika es di kutub mencair akibat perubahan iklim. Jakarta, Makasar, Padang, dan
beberapa kota di Jawa Barat akan tenggelam beberapa dekade mendatang, jika kita merujuk
pada penelitian ini. Menurunnya
produksi pangan akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir dan
kekeringan juga diperkirakan akan semakin sering terjadi, beberapa daerah
di bagian timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang paling rawan
terhadap ancaman ini. Meningkatnya suhu memicu
peningkatan prevalensi beberapa penyakit yang terkait iklim seperti
malaria, diare, dan penyakit saluran pernapasan. Untuk kasus
malaria, peningkatan suhu
menyebabkan nyamuk, vektor malaria, yang sebelumnya hanya hidup di daerah
rendah, kini dapat hidup di daerah dataran tinggi yang sebelumnya bebas malaria. Hal inimenyebabkan
peningkatan penyakit malaria di berbagai daerah di Indonesia. Kelangkaan air bersih akibat
kekeringan dan merembesnya air asin karena kenaikan permukaan air laut, memicu
peningkatan penyakit diare di masa depan.
C. Hubungan antara iklim dengan
pemerintahan suatu negara
Ada
hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara iklim dan kebijakan
politik suatu Negara. Secara tidak langsung, iklim dapat mempengaruhi karakter
dan watak suatu Negara yang akan terbawa pada pengambilan kebijakan luar
negerinya. Secara langsung, iklim dapat berpengaruh terhadap kebijakan
strategis dalam pertahanan keamanan. Jika ada perubahan iklim yang mendadak,
pasti akan memunculkan perubahan kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan.
Para
filsafat ilmu politik memandang bahwa kondisi iklim dari suatu negara sangat
luas berpengaruh terhadap aktifitas politik dan lembaganya. Di negara barat
Aristotle merupakan orang pertama yang menyebarkan pandangan ini. Dimasa
modern, Bodin, Montesquieu, Buckle, dan Rousseau juga memberikan pandangan yang
sama atas pengaruh fisik lingkungan terhadap lembaga sosial dan politik.
Mostesquieu memberikan perhatian khusus kepada iklim dan kesuburan tanah. Dia
berpendapat bahwa kemerdekaan berpolitik telah lazim didalam kedinginan
suasana, dimana perbudakan merupakan kehangatan. Daerah- daerah pergunungan
dapat mendatangkan kemerdekaan, dimana dataran yang subur dapat melahirkan
kezaliman. Besarnya pembagian geografis dari Asia menghasilkan kelaliman,
persatuan kecil dari Eropa pula yang menggembangkan kebebasan.Masyarakat
diperpulauan lebih cenderung terhadap lembaga demokrasi daripada Masyarakat
yang tinggal dibenua.
Demikian
pula Rousseau berpegang bahwa iklim yang panas mendatangkan kezaliman,
sedangkan suasana yang dingin mengarah kepada kebiadaban dan orang- orang yang
demokrat merupakan satu kunci menuju pemerintahan yang ideal. Buckle percaya
bahwa aktifitas dari satu kelompok atau oknum tidak hanya dikuasai dengan
kemauan yang bebas, akan tetapi juga tetap ditentukan oleh fisik lingkungan
khususnya dari segi makanan, iklim, dan kondisi umum geografis.
Mutlak
bahwa pada masa purbakala sampai abad pertengahan penggunaan geografis sangat
kuat berpengaruh dalam lembaga perpolitikan. Sejarah dari Yunani, Inggris,
India, Afghanistan, Swizerland dan lain- lain, merupakan saksi lahirnya fakta
tersebut. Akan tetapi pengaruh geografis terhadap ilmu politik telah berkurang
dengan lajunya promosi teknologi. Selama 2500 sebelumnya tidak ada perubahan
yang luar biasa dalam kondisi fisik Eropa dan Asia, akan tetapi bermacam negara
dari kedua benua tersebut telah melewati beberapa tingkat dari perkembangan
politik. Contohnya; pemerintahan kerajaan telah tumbuh dan subur diIndia selama
1000 tahun sebelum kemerdekaan, akan tetapi setelah negara berdaulat tipe
Republik Demokrasi dengan segera terbentuk.Demikian pula dengan Russia, China,
Hongaria dan Polandia negara tersebut telah mengambil bentuk sosialis sebagai
form pemerintahan, walaupun kondisi geografis mereka sama seperti sebelumnya.
Perubahan
iklim adalah isu politik. Inti dari masalah perubahan iklim adalah politik.
Politik global telah menciptakan kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan
anatara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara Negara yang satu
dengan Negara yang lain. System pasar gagal mengakomodasi masalah lingkungan
sehingga proses ekonomi meninggalkan masalah serius, seperti penipisan lapisan
ozon, kehancuran keragaman hayati, dan perubahan iklim, serta membuat semakin
memburuknya situasi kemiskinan di Negara-negara berkembang. Resiko akibat
pemanasan global berbeda-beda. Tetapi kenaikan suhu dua derajat celcius adalah
bencana bagi Negara berkembang. Negara-negara pulau kecil, seperti maladewa,
terancam tenggelam kalau permukan laut naik. Sementara Negara maju seperti
belanda letaknya di bawah permukaan laut, dapat bertahan karena memiliki
teknologi. Negara maju tidak memenuhi target protocol Kyoto. Antara tahun 1994
dan 2004 jumlah emisi karbon dioksida di Negara maju, kecuali rusia, polandia,
rusia, naik 88 %. Mereka meminta Negara berkembang juga mengurangi emisinya
tanpa ahli teknologi dan pendanaan. Rintangan besar dalam kerjasama global
untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, adalah kesenjangan
tingkat pendapatan, sumber daya financial, perdagangan, teknologi, control dan
hak voting di lembaga-lembaga multi lateral seperti bank dunia, Dana Moneter
Internasional, organisasi perdagangan dunia (WTO), serta kurangnya kepatuhan
pada demokrasi multilateralisme.
D.
Hubungan antara iklim dengan
pemerintahan di indonesia
Indonesia
adalah contoh negeri yang telah dan sedang menjadi korban perubahan iklim.
Banyak negara-negara berkembang mengalami situasi yang sama. Siapa yang harus
mengakhiri penderitaan negeri dan warga? Amat jelas, dibutuhkan sejumlah upaya
untuuk merekonstruksi, diluar hanya sekedar adaptasi. Ini adalah isu mengenai
pembangunan dan hak asasi manusia, bukan sekedar derma atau bantuan. Jawaban
atas pertanyaan ini adalah tindakan negara-negara yang memiliki tanggung jawab
historis dan terus menerus mengemisi gas rumah kaca dan kapasitas dengan
kekayaan yang cukup. Isu yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan
jalan pembangunan bagi negara berkembang yang tidak hanya mengurus perlindungan
iklim, tetapi juga jalan untuk mengembangkan standard kehidupan warga dan
mengentaskan kemiskinan dalam kerangka ekologi, dan mendorong
kebijakan-kebijakan baru di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan
keuangan.
Negara-negara seperti Thailand,
misanya, telah banyak mengalami kudeta militer, sedangkan di negara-negara lain
yang mempunyai iklim yang kurang lebih sama tidaklah demikian. Jelas sekali,
contoh yang lain barangkali, jika dibedakan antara Indonesia dengan Malaysia
yang kondisi iklimnya untuk wilayah-wilayah tertentu tidak banyak mengalami
perubahan, tetapi pengnorganisasian politik di kedua negara mempunyai beberapa
perbedaan. Dengan demikian barangkali tetaplah penting untuk dikatakan bahwa
iklim akan menentukan kehidupan masyarakat, tetapi berada dalam derajad yang
relatif.
E.
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan
Indonesia berkaitan dengan keadaan iklimnya
Dibutuhkan
kebijakan yang koheren pada aras internasional dan nasional. Dalam hubungannya
dengan arus internasional, kebijakan koheren sangat krusial di dalam WTO, IMF,
dan Bank Dunia dengan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan
cultural sebagaimana juga mengintegrasikan rezim iklim dan pembangunan
berkelanjutan. Koherensi, harus berada pada pembangunan berkelanjutan dan
perubahan iklim bukan pada perdagangan. Hal ini pun mensyaratkan koherensi pada
negara maju. Namun, bukannya memajukan koherensi, justru kebijakan merkantilis
yan didorong lewat lembaga keuangan internasional, WTO, dan perjanjian
perdagangan bebas untuk membuka ekonomi yang meremehkan pembangunan
berkelanjutan.
Bagaimana mungkin negara-negara berkembang (selatan) memprioritaskan integrasi perubahan iklim pada kebijakan nasional ketika upaya-upaya internasional memperluas kemiskinan dan kesenjangan, termasuk penyingkiran petani-petani kecil, dan warga, dan hilangnya akses pada sumber daya alam untuk diserahkan kepada kekuatan korporasi asing. Apa yang disebut perdagangan bebas mendorong kerentanan iklim karena warga miskin tidak memiliki sumberdaya untuk resiliensi dan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan.
Bagaimana mungkin negara-negara berkembang (selatan) memprioritaskan integrasi perubahan iklim pada kebijakan nasional ketika upaya-upaya internasional memperluas kemiskinan dan kesenjangan, termasuk penyingkiran petani-petani kecil, dan warga, dan hilangnya akses pada sumber daya alam untuk diserahkan kepada kekuatan korporasi asing. Apa yang disebut perdagangan bebas mendorong kerentanan iklim karena warga miskin tidak memiliki sumberdaya untuk resiliensi dan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan.
Harus
ada upaya untuk menyelesaikan utang di Negara berkembang. pembayaran
utang-utang ini telah sekian lama dilakukan melalui perusakan sumberdaya alam
dan sistem pendukung sosial, menyisakan kerentanan terhadap dampak perubahan
iklim. Lebih jauh lagi, bagi negara-negara berkembang, untuk mengembangkan
jalur mitigasi lewat teknologi yang bersahabat dengan iklim mensyaratkan
perubahan dimana transfer teknologi diatur dan diurus. Banyak di antara kita di
selatan pecaya tidak diperlukannya persayaratan ketat yang mengacu pada hak atas
kekayaan intelektual yang memonopoli keuntungan, jika kita ingin berhasil. Kita
harus menemukan cara untuk menghancurkan tembok HAKI untuk mempercepat
pengerahan teknologi bersih yang dapat dinikmati warga miskin. Hal penting yang
fundamental adalah mengubah gaya hidup terutama di Utara dan elit di selatan
yang dibiayai oleh sumber daya alam negara selatan dan mayoritas warga miskin.
Kita tidak dapat mempertahankan posisi dimana gaya hidup orang kaya tidak
dinegosiasikan. Kita harus hidup lebih sederhana sehingga yang lain juga dapat
hidup.
Dalam
hubungannya dengan opsi teknologi untuk mitigasi, kami memiliki keberatan
serius atas penggunaan nuklir, tanaman-tanaman hasil rekayasa genetik,
teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon serta agrofuel karena alasan
lingkungan hidup dan keselamatan. Kami melihat hal-hal tersebut bukanlah jalan
keluar mencegah pemanasan global, tetapi justru membahayakan lingkungan dan
warga miskin. Meskipun pinjaman untuk sektor kehutanan berjumlah kurang dari 3
persen dari total pinjaman yang dikucurkan oleh Bank Dunia, issue-issue tentang
kehutanan bisa dinyatakan sebagai telah membesar bersamaan dengan maraknya
kontroversi tentang lingkungan yang bergolak di Bank Dunia. Kritik dan tuduhan
itu antara lain; Pinjaman Bank Dunia untuk produksi kayu dan pembangunan jalan
dan rencana kolonisasi areal hutan telah menjadi penyebab utama penggundulan
hutan dan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang menetap di
dalamnya; dan Program penyesuaian struktural dan kebijakan ekonomi makro yang
didukung sepenuhnya oleh Bank Dunia telah memberikan akibat langsung pada
pelonjakan ekspor kayu gelondongan dan melemahnya kapasitas regulasi
pemerintah. Manakala Bank Dunia mencoba menggunakan pengaruh positifnya pada
manajemen hutan di negara-negara peminjam, hal ini tidak membawa sukses karena
kepentingan sempit pihak pemerintah dan sektor swasta. Pengalaman Bank Dunia di
Indonesia telah memberikan pelajaran yang sangat berharga; setelah 2 proyek
kehutanan disetujui oleh Bank Dunia, Menteri Kehutanan menolak untuk pinjaman
lagi, dan dengan menggunakan dana Fasilitasi Lingkungan Global (GEF), Bank
Dunia berupaya mencabut HPH-HPH di hutan Sumatra -yang justru sangat penting
karena kekayaan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya–, dan
ternyata tidak berhasil. Analisa oleh Departemen Evaluasi Operasi Bank Dunia
pada tahun 1994 atas pengalaman persyaratan pinjaman di sektor kehutanan,
menemukan bukti-bukti yang cukup atas ketidakpatuhan negara peminjam pada
syarat-syarat pinjaman yang telah disepakati.
Jadi, pertumbuhan dan perkembangan politik suatu negara sangat dipengaruhi oleh keadaan iklimnya.
Jadi, pertumbuhan dan perkembangan politik suatu negara sangat dipengaruhi oleh keadaan iklimnya.
BAB IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Ada
hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara iklim dan kebijakan politik
suatu Negara. Secara tidak langsung, iklim dapat mempengaruhi karakter dan
watak suatu Negara yang akan terbawa pada pengambilan kebijakan luar negerinya.
Secara langsung, iklim dapat berpengaruh terhadap kebijakan strategis dalam
pertahanan keamanan. Jika ada perubahan iklim yang mendadak, pasti akan
memunculkan perubahan kebijakan strategis dalam pertahanan keamanan. Indonesia adalah contoh negeri yang
telah dan sedang menjadi korban perubahan iklim. Banyak negara-negara
berkembang mengalami situasi yang sama. Interaksi masyarakat-masyarakat yang
berada dalam suatu wilayah iklim tertentu dan perjalanan historis masyarakat
tersebut akan sangat menentukan bagaimana politik diorganisasikan dan
dilaksanakan.
B.
Saran
Iklim akan menentukan
kehidupan masyarakat, tetapi berada dalam derajad yang relatif. Untuk itu hendaknya kita sebagai umat manusia harus
selalu menjaga lingkungan hidup kita, agar tidak terjadi perubahan iklim yang
ekstrim.
DAFTAR PUSTAKA
http://Pengaruh_Budaya_Terhdap_Lingkungan_Pemerintahan_di_Indonesia.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)
http://PENGARUH IKLIM TERHADAP KEBIJAKAN SUATU NEGARA _ NhytaTakky's
Blog.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)
http://pengertian-cuaca-dan-iklim.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)
http://pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli.html (Diunduh tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 WIB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar